Doa Resmi Jama'ah di Kawasan Zona Hijau Selama Wabah Covid19

0
59
<pre><pre>Masih Dapat Mendapatkan Hadiah untuk Doa Jemaat, Karena Wabah Korona?

Doa Resmi Jama'ah di Kawasan Zona Hijau Selama Wabah Covid19

Salam sejahtera bagi Anda, rahmat dan rahmat Allah
Afwan Ustadz saya ingin bertanya lagi
Ini adalah Alhamdulillah, di tempat saya, kota Tegal, yang sebelum zona merah, telah menjadi zona hijau korona, tetapi di daerah sekitar Tegal, seperti Kabupaten Tegal, Pemalang Brebes masih berada di zona merah, karena kata gubernur, Mr. Ganjar Pranowo. Begini caraku tinggal di kota Tegal yang sudah di zona hijau. Diperlukan untuk kembali sholat berjamaah di masjid?

Kawan Yusuf, di Tegal.

Menjawab:

Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillah walhamdulillah adalah sholaatu wassalam "du Rasulillah wa ba".

Pertama, kekhawatiran tertular penyakit, adalah orang tua yang diakui oleh syariah Islam.

Dalam buku Al-Inshof, Imam Al-Mardawi rahimahullah menjelaskan,

وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَرِيضُ بِلَا نِزَاعٍ ، وَيُعْذَرُ أَيْضًا فِ َِِِِِِِِِِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.

"Orang yang sakit, mungkin tidak melakukan sholat Jum'at dan sholat berjamaah di masjid. Tidak ada perselisihan tentang ulama. Begitu juga bagi orang yang takut / khawatir tertular penyakit, mereka juga diberi usia tua untuk tidak melakukan Sholat Jum'at dan Sholat Jum'at (lihat: Al-Inshof fi Ma & rifatir Rojih minal Khilaf, 2/300)

Oleh karena itu, selama di suatu daerah masih ada kekhawatiran tentang tertular virus COVID-19, maka para lansia yang tidak melaksanakan sholat Jum'at dan jamaah di masjid, masih berlaku.

Meskipun area tersebut memiliki status zona hijau. Karena zona hijau saat ini, tidak dapat digunakan sebagai referensi yang meyakinkan untuk keamanan suatu daerah dari penularan virus ini. Hal ini karena:

– Jumlah OTG (Orang tanpa Gejala)
Kemungkinan banyak OTG tidak dicatat.

– Ruang gerak sulit untuk dibatasi. Bahkan di daerah di mana PSBB diterapkan, masih ada banyak orang yang berkeliaran dengan keras kepala.

– Banyak orang tidak berkomitmen pada protokol pencegahan COVID-19.

– Keterbatasan perangkat medis dan ketersediaan tenaga medis.

– Kapasitas rumah sakit di suatu daerah juga menjadi pertimbangan.

Oleh karena itu, zona hijau tidak bisa hanya menjadi referensi kematian sang senescent, sampai benar-benar aman.

Untuk zona merah dan kuning, jelas bahwa usia tua masih berlaku tanpa perlu diskusi di sini.

Kedua, surat edaran Menteri Agama.

Alhamdulillah, pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Agama, telah mengeluarkan pedoman edaran untuk mengatur kegiatan keagamaan di tempat-tempat ibadah selama periode Pandemi (* kami sertakan di akhir artikel). Ini bisa menjadi dasar ibadah Jumat atau sholat berjamaah di masjid. Sementara masih percaya pada Allah.

Karena ketaatan kepada Ulil Amri, juga syariah yang diperintahkan Allah kepada umat Islam, selama keputusan itu tidak bertentangan dengan norma agama Islam. Buktinya adalah firman Tuhan,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِن

Hai orang-orang yang beriman! Patuhi Allah dan patuhi Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. (Qur & # 39; an, An-Nisa: 59)

Dan kata-kata Nabi sallallaahu alayhi wa sallam,

إِنَّهُ لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"Tidak ada kepatuhan pada makhluk dalam penyembahan Khaliq." (HR. Ahmad, shahih)

Dasar keputusan Menteri Agama, tidak terlepas dari alasan di poin pertama, yaitu ketakutan tertular penyakit berjamaah bukan lansia. Jadi, wallahua, keputusan itu tidak keluar dari norma agama, terima kasih Tuhan.

Jika kita membaca aturan yang ditetapkan pemerintah sebagai panduan untuk beribadah selama periode Pandemi, itu menunjukkan bahwa ada upaya untuk menghilangkan kekhawatiran ini. Sedangkan aturan fiqh mengatakan,

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

"Keberadaan dan ketiadaan hukum tergantung pada ada dan tidak adanya hukum illat."

Artinya, selama masih ada kekhawatiran, maka hukum dalam bentuk orang tua bukan jamaah di masjid masih berlaku. Selama tidak ada kekhawatiran, peziarah tua di masjid ternyata tidak valid.

Ketiga, patuhi Ulil Amri secara keseluruhan.

Tidak cukup hanya mendengar tajuk utama, wacana "Normal Baru" atau pesan "Pemerintah Telah Mengijinkan Pelaksanaan Ibadah di Rumah Ibadah", kemudian dijadikan sebagai dasar untuk membuka masjid untuk sholat berjamaah dan Jumat, tanpa membaca dan menerapkan aturan terperinci yang ditentukan oleh pemerintah.

Jika dasarnya adalah kepatuhan kepada Ulil Amri, maka harap lakukan kepatuhan itu sepenuhnya.

Kami yakin, pemerintah kami tidak akan mengizinkan masjid untuk membuka sholat berjamaah atau Jumat, tanpa menerapkan protokol pencegahan COVID-19 untuk rumah ibadah. Jadi membuka masjid untuk sholat berjamaah dan sholat Jum'at, tanpa menjalankan aturan yang berlaku, tidak disebut sebagai amal saleh yang saleh Ulil Amri. Lebih tepat mengatakan melanggar daripada menaati.

Bagi orang-orang yang ingin membuka kembali masjid mereka, mereka harus siap untuk mengimplementasikan peraturan berikut yang ditetapkan oleh Departemen Agama:

1. Rumah ibadah yang dibenarkan untuk melakukan kegiatan jemaat / kolektif adalah berdasarkan fakta lapangan serta nomor R-Naught / RO dan Nomor Reproduksi Efektif / nomor Rt, yang terletak di area / lingkungan yang aman dari COVID-19 .

Hal ini ditunjukkan oleh COVID-19 Safe House of Worship Certificate dari Ketua Gugus Tugas Propinsi / Kabupaten / Kota / Kabupaten sesuai dengan tingkat rumah ibadah, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Kepemimpinan Daerah bersama dengan Dewan Agama dan institusi terkait di daerah masing-masing. . Sertifikat akan dicabut jika dalam perkembangannya kasus penularan muncul di lingkungan rumah ibadat atau ketidaktaatan terhadap protokol yang ditetapkan ditemukan.

2. Manajemen rumah ibadah mengajukan permintaan sertifikat bahwa area / lingkungan rumah ibadah aman dari COVID-19 secara bertahap kepada Ketua Klaster Kabupaten / Kabupaten / Kota / Provinsi sesuai tingkat tempat ibadah.

3. Rumah ibadah dengan kapasitas besar dan mayoritas pemuja atau pengguna dari luar daerah / lingkungan, bisa
menyerahkan sertifikat aman COVID-19 langsung ke pemimpin daerah sesuai dengan tingkat rumah ibadah.

4. Kewajiban manajemen atau penanggung jawab rumah ibadah:

  • Sebuah. Mempersiapkan petugas untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di rumah ibadat.
  • b. Lakukan pembersihan dan disinfeksi berkala.
  • c. Batasi jumlah pintu / jalur masuk dan keluar dari tempat ibadah untuk memantau protokol kesehatan.
  • d. Menyediakan fasilitas mencuci tangan, sabun, atau pembersih tangan di pintu masuk dan keluar rumah ibadah.
  • e. Menyediakan perangkat pemeriksaan suhu di pintu dan tidak memungkinkan peziarah dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius untuk memasuki rumah ibadah.
  • f. Terapkan batas jarak minimal satu meter.
  • g. Pengaturan jumlah jamaah / pengguna rumah ibadah berkumpul pada saat yang sama.
  • h. Persingkat waktu pelaksanaan tanpa mengurangi kesempurnaan ibadah.
  • saya. Pasang permohonan untuk penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat ibadah di tempat-tempat yang mudah terlihat.
  • j. Buat surat kesiapan untuk mengimplementasikan protokol kesehatan yang telah ditentukan.
  • k. Memaksakan penerapan protokol kesehatan khusus untuk jamaah dari luar rumah ibadah.

5. Kewajiban masyarakat yang akan melakukan kegiatan di rumah ibadah:

  • Sebuah. Sidang dalam kesehatan yang baik.
  • b. Percayalah bahwa rumah ibadah yang digunakan memiliki sertifikat COVID-19 dari pihak berwenang.
  • c. Gunakan topeng / masker wajah sejak meninggalkan rumah dan saat berada di area rumah ibadah.
  • d. Pertahankan kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau pembersih tangan.
  • e. Hindari kontak fisik seperti berjabatan tangan atau berpelukan.
  • f. Pertahankan jarak minimum antara jamaah haji.
  • g. Menghindari periode waktu yang lama di rumah ibadah atau berkumpul di tempat-tempat ibadah selain untuk ibadah wajib.
  • h. Melarang ibadah di rumah ibadah untuk anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang-orang dengan penyakit bawaan yang berisiko tinggi COVID-19.
  • saya. Berpartisipasi dalam penerapan implementasi protokol kesehatan di tempat ibadah sesuai dengan ketentuan.

6. Pelaksanaan fungsi sosial rumah ibadah meliputi pertemuan masyarakat, misalnya pernikahan / pernikahan, masih mengacu pada ketentuan di atas dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

  • Sebuah. Pastikan semua peserta yang hadir sehat dan negatif COVID-19.
  • b. Batasi jumlah peserta hingga maksimal 2% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak lebih dari 30 orang.
  • c. Pertemuan diadakan dalam waktu yang seefisien mungkin.

(Sumber: Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor: SE 15 Tahun 2020)

Jika Anda siap menerapkan aturan di atas, maka silakan buka masjid dan berdebat dengan patuh kepada Ulil Amri. Tetapi jika itu tidak siap, mari kita beralih ke argumen mematuhi Ulil Amri dengan judul yang berbeda. Tetap beribadah di rumah terlebih dahulu.

Jadi. Tayangan bus Wallahua.

******

Dijawab oleh Ustadz Ahmad Anshori, Lc
(Dosen di PP Hamalatul Qur'an Yogyakarta dan Situs Pengasuh thehumairo.com)

Dukung Yufid dengan menjadi SPONSOR dan DONATURE.

  • AKUN DONASI : BNI SYARIAH 0381346658 / BANK SYARIAH MANDIRI 7086882242 a.n. JARINGAN YUASAN YUFID

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here